1. HOME
  2. PARIWISATA

Disbudpar Jatim harap Pulau Sempu jadi objek wisata

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur melarang kegiatan wisata di Pulau Sempu.

©2018 Merdeka.com Editor : Nur Salam | Senin, 16 Oktober 2017 15:11

Merdeka.com, Jatim - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur berharap Pulau Sempu, Kabupaten Malang bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata. Hal itu disampaikan Kadisbudpar Jarianto usai menghadiri pembukan Pasar Seni Lukis Indonesia (PSLI) 2017, Jumat (13/10).

Dalam surat edaran bernomor SE. 02 /K.2/BIDTEK.2/KSA/9/2017, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur melarang kegiatan wisata di Pulau Sempu. Menanggapi hal itu, Jarianto menghormati keputusan tersebut. Keputusan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP).

Namun ia berharap manfaat dari Pulau Sempu tetap bisa dirasakan oleh masyarakat. "Saya ya berharap bagaimana saling menjaga aturan itu kita sesuaikan, akan tetapi masyarakat bisa menikmati itu (Pulau Sempu) sebagai objek wisata," paparnya.

Untuk itu, Jarianto akan berkoordinasi dengan BBKSDA Jawa Timur menindaklanjuti larangan kegiatan wisata di Pulau Sempu. Sebalumnya, surat edaran yang ditandatangani Kepala BKSDA Jawa Timur, Ayu Dewi Utari, memuat empat poin penting yaitu:

1. Cagar Alam Pulau Sempu merupakan kawasan konservasi yang berada di Selatan Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dan berada di bawah pengelolaan Balai Besar KSDA Jawa Timur.

2. Sesuai dengan PP. 28 tahun 2011, tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Cagar Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan masyarakat, penyerapan/ penyimpanan karbon dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk kepentingan budidaya.

3. Untuk melaksanakan kegiatan pada poin 2, harus mendapat izin dari pengelola dalam bentuk Surat Izin Masuk kawasan Konservasi (SIMAKSI).

4. Selain kegiatan tersebut pada poin 2, tidak diperbolehkan melaksanakan pemanfaatan aktivitas lainnya, termasuk di dalamnya AKTIVITAS WISATA, karena tidak sesuai dengan UU Nomor: 5 tahun 1990 pasal 17 ayat (1) dengan alasan apapun.

(NS) Laporan: Fahmi Aziz
  1. Wisata Alam
KOMENTAR ANDA