1. HOME
  2. KABARE JATIM

Pengamat ekonomi minta gubernur mendatang bangun infrastruktur Jatim selatan

"Di sana terdapat 15 kabupaten yang membutuhkan penanganan," kata Kresna.

Ilustrasi warga memprotes infrastruktur jalan rusak. ©2017 Merdeka.com Editor : Nur Salam | Kamis, 14 September 2017 16:29

Merdeka.com, Jatim - Ekonom Kresnayana Yahya mengharapkan Gubernur Jawa Timur terpilih, pengganti Sokerwo (Pakde Karwo) nanti bisa fokus menggarap Jatim selatan. Menurut dia, Jatim selatan merupakan contoh paling ekstrem daerah yang benar-benar membutuhkan pembangunan infrastruktur.

"Di sana terdapat 15 kabupaten yang membutuhkan penanganan," kata Kresna saat ditemui di Surabaya, Senin (14/8).

Bila kondisi ini dibiarkan terus, lanjutnya, akan memperuncing ketimpangan di Jawa Timur. "Sehingga seolah, ketimpangan ini terjadi by design," ujar pakar statistik ITS Surabaya ini.

Ia melihat, masih banyak kabupaten dan kota di Jatim yang peranannya terhadap perekonomian Jatim di bawah 1 persen. Ia juga menceritakan, saat ini seluruh Madura baru menyumbang 3 persen dari perekonomian Jawa Timur, padahal penduduknya hampir 10 persen.

"Ke depannya, tentu harus jauh lebih meningkat lagi. Apalagi, saat ini sudah ada Jembatan Suramadu," katanya menegaskan.

Kemudian, ia melihat, masih terdapat persoalan-persoalan daerah yang belum bisa ditangani dengan baik. Seperti kinerja dalam kependudukan dan gizi buruk di Situbondo dan Bondowoso

"Juga kematian bayi di Jember dan Lumajang," paparnya. Selanjutnya di bidang pertanian, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Seperti perbaikan irigasi.

Ia juga meminta gubernur siapapun yang terpilih dalam Pilgub 2018 mendatang benar-benar optimal dalam perannya sebagai integrator kabupaten-kota di Jatim.

Banyak yang melihat permasalahan di desa itu tanggung jawabnya kabupaten. Padahal menurut Kresna upaya ini membutuhkan penanganan lintas antara kabupaten dengan provinsi. "Belum banyak desa yang mandiri," imbuhnya

Di bidang pendidikan, masih banyak kabupaten yang anggarannya tidak sampai 20 persen. Seperti diketahui, dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 Amandemen ke 4, lalu diperkuat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) menyebutkan, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Tentunya juga, perlu diatasi kasus korupsi di pemerintahan," ujar Kresna.

(NS) Laporan: Fahmi Aziz
  1. Kabare Jatim
KOMENTAR ANDA