1. HOME
  2. KABARE JATIM

Pemprov Jatim buka posko aduan soal THR

Pekerja yang tidak mendapatkan THR bisa mengadu ke posko yang disediakan Pemprov Jatim.

©2017 Merdeka.com Editor : Nur Salam | Rabu, 07 Juni 2017 11:07

Merdeka.com, Jatim - Gubernur Jawa Timur Soekarwo telah mengeluarkan surat edaran ke seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur untuk mengawal pemerian tunjangan hari raya (THR). Dalam surat edaran itu berisi bahwa batas maksimal pemerian THR pada H-7.

Bila ada pekerja yang belum menerima sampai H-7, diminta melaporkan ke posko THR Disnakertrans Jatim. Tertuang di dalam surat edaran nomer 560/2351/031/2017, bupati dan walikota diinstruksikan proses mengawal.

Selain itu, disebutkan perhitungan pula besaran THR yang diberikan dan denda bila ada perusahaan yang melewati batas ketentuan. Yakni, 5 persen dari total nilai THR yang harus dibayar.

“Jika perusahaan tersebut terlambat membayar THR, pemberitahuan itu sesuai dengan peraturan menteri tenaga kerja RI nomor 6 tahun 2016 tentang THR,” kata  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Setiajit, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/6).

Setiajit menambahkan, selain pemberian surat edaran gubernur terkait THR, Disnakertrans Jatim juga membuka posko pengaduan THR yang ada di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur di jalan Dukuh Menanggal, Surabaya, posko dibuka sampai 23 Juni.

“Dalam surat edaran Gubernur juga disebutkan kalau ada perusahaan yang belum membayarkan THR sampai batas kurang dari tujuh hari, maka pemerintah akan mengumumkan melalui media massa,” kata Setiajit.

(NS) Laporan: Fahmi Aziz
  1. Tunjangan Hari Raya
KOMENTAR ANDA