1. HOME
  2. KABARE JATIM

Naik 3,5 persen, DIPA Jatim 2018 capai Rp 119 triliun

"Segera setelah diserahkan bisa disiapkan lelang walaupun pelaksanaan fisik dan kontraknya mulai 1 Januari 2018," kata Pakde Karwo.

©2017 Merdeka.com Editor : Nur Salam | Jum'at, 22 Desember 2017 18:22

Merdeka.com, Jatim - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2018. DIPA Provinsi Jatim tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp 119 triliun, dibanding tahun 2017 sebesar Rp 115 triliun.

"DIPA Jatim tercatat mengalami peningkatan hingga 3,5 persen dibanding DIPA 2017," ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo) saat menyampaikan sambutan pada acara Penyerahan DIPA dan DPA Provinsi Jatim yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Jumat (15/12) siang.

Rincian DIPA dan DPA Jatim tahun 2018 yakni dana pemerintah pusat sebesar Rp 44,3 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp 75 triliun. Sedangkan untuk APBD Provinsi Jatim tahun 2018 sebesar Rp 30,762 triliun.

Pakde Karwo menegaskan, DIPA dan DPA yang diserahkan tidak bisa diberikan kepada staf, karena penyerahan DIPA tidak sekadar dapat uang dan hak, tetapi memiliki kewajiban luar biasa. Penyerahan DIPA ini dilakukan dua gelombang, pada 15 Desember lalu dan hari ini.

Ini dikarenakan ada 7 kepala daerah yang berhalangan hadir, dimulai dari Walikota Probolinggo, Bupati Tulungagung, Walikota Mojokerto, Wakil Bupati Pamekasan, Wakil Walikota Blitar, Plt. Walikota Batu dan Bupati Jombang.

Ia menambahkan, bupati/walikota sebagai otorisator keuangan untuk kemudian menyerahkan anggaran ini kepada Pengguna Anggaran, yakni Sekda di sekretariat dan Kepala OPD di setiap OPD. Ia juga meminta Bupati/Walikota untuk segera mengumpulkan Sekda dan OPD terkait penggunaan anggaran digandengkan dengan anggaran APBD. "Segera setelah diserahkan bisa disiapkan lelang walaupun pelaksanaan fisik dan kontraknya mulai 1 Januari 2018," terangnya.

Pada kesempatan sama, Pakde Karwo mengingatkan kembali enam pesan Presiden saat penyerahan DIPA 2018 di Istana Bogor pada tanggal 6 Desember lalu. Pertama, menyederhanakan segala urusan pemerintah/birokrasi. "Jatim secara sistem sudah bagus karena diatur lewat TI (Teknologi Informasi), hanya saja pungli dan pemerasan tidak diatur di IT jadi problemnya integritas," katanya.

Pesan kedua soal sinkronisasi dan kerjasama kegiatan yang dibiayai dari APBD, APBN dan dana desa. Jatim sendiri sudah memberikan pelatihan dan diklat kepada 664 camat dan 7.722 sekretaris desa pada 2014 dan 2015 lalu. Selain itu, Pemprov Jatim lewat BPAKD memiliki klinik center pada sistem android yang bisa diakses setiap desa apabila mengalami kesulitan pembukuan.

Ketiga, melakukan perencanaan prioritas dan anggaran belanja yang fokus. Provinsi Jatim, lanjutnya, fokus pada dua hal, yakni vokasional melalui dual track strategy dan pemberian nilai tambah di proses produksi pertanian. Ia mencontohkan pemberian nilai tambah ini pada lahan seluas 2 hektar difokuskan pada saat panen dengan memberikan mesin dryer dan packaging pada petani, serta memberi pinjaman Rp 9,6 miliar. Syaratnya, subsidi untuk pupuk dicabut.

Langkah ini dilakukan karena ia merasa gelisah 2019 inflasi lebih tinggi di pedesaan karena sebagian besar petani menjual gabah kering panen dan kemudian mereka membeli beras di perkotaan. "Kalau langkah ini dilakukan, nilai tambahnya mencapai 52 persen, sedangkan kalau pakai subsidi pupuk hanya 13 persen,"  katanya.

Pesan presiden selanjutnya adalah melakukan efisiensi belanja operasional, peningkatan kualitas APBN untuk pelayanan publik, dan fokus bekerja menghadapi tahun 2018.

Pakde Karwo juga mengingatkan agar uang ini dipertanggungjawabkan dengan baik dalam pelaksanaannya. Kemudian setiap kegiatan dan program agar disesuaikan dengan Konsep Nawacita dari Presiden RI.

Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan R Wiwin Istanti mengingatkan kepala daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayahnya masing-masing. Ia juga meminta Tahun 2018 mendatang setiap OPD terutama yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik merubah perilaku belanjanya sehingga tidak menumpuk di Triwulan IV.

"Kami bekerja dengan sistem/aplikasi sehingga kalau bisa jauh sebelum waktu pelaksanaan habis bisa dimasukkan ke kami," katanya.

(NS) Laporan: Fahmi Aziz
  1. Pemerintahan
KOMENTAR ANDA
MEDIA INTERAKTIF
Keren nih! Program Seribu Dewi dari Gus Ipul bisa kurangi pengangguran dan kemiskinan

"Bayangkan kalau ada seribu desa wisata, berarti pengangguran terkurangi," kata Gus Ipul.

IKUTI DISKUSI
TERPOPULER
Pariwisata