1. HOME
  2. KABARE JATIM

Kepala Desa diminta tak jadi broker suara di Pilkada 2018

"Memang dalam riset peran kepala desa itu masih sebesar 7 persen," kata Surokim.

Ilustrasi Pilkada. ©2017 Merdeka.com Editor : Nur Salam | Selasa, 05 September 2017 14:24

Merdeka.com, Jatim - Peran kepala desa dalam kontestasi demokrasi elektoral Jatim bisa dibilang strategis. Ia menjadi salah satu simpul suara di tingkat bawah. Selain itu secara kultural ia termasuk tokoh patron yang memiliki modal paling lengkap dalam politik lokal.

"Dalam politik patriarkhi, kepala desa memang menjadi salah satu simpul selain kiai dan tokoh adat. Apalagi kepala desa selain memiliki modal sosial dan simbolik juga memiliki modal dan kuasa ekonomi sehingga sebenarnya ia menjadi patron paling lengkap di level bawah. Jadi secara matematis ia bisa diandalkan dalam mengumpulkan suara di level bawah," kata Dosen Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam.

Apalagi fenomena politik anut grubuk juga relatif tinggi di masyarakat pedesaan sehingga peran kepala desa tidak bisa dipandang remeh dan selalu bisa menentukan. Masyarakat pedesaan khususnya yang tradisional masih banyak yang memasrahkan suaranya kepada kepala desa atas berbagai faktor khususnya ekonomi dan sosial.

"Memang dalam riset peran kepala desa itu masih sebesar 7 persen, tetapi dengan kuasa ekonomi peran kepala desa tidak bisa dipandang remeh dan bisa meningkat pesat menjelang hari pemilihan. Kuasa ekonomi itu yang membuat kepala desa kerap menjadi sandaran masyarakat di tingkat bawah," ujar peneliti dan analis media SSC ini.

Kuasa kepala desa dalam peta politik sungguh khas. Dia tidak hanya memiliki kuasa besar terhadap masyarakat, tetapi juga memiliki kepatuhan struktural dengan atasan di pemerintahan

"Kepatuhan stuktural ini yang membuat mengapa politisi dan tokoh pemerintahan yang sedang berkuasa sering diuntungkan. Relasi itu terbentuk untuk saling memberi manfaat dan saling mengamankan. Bahkan kadang-kadang ia relatif permanen dengan tokoh pemerintahan, sehingga bisa dipahami kalau kepala desa akan loyal dengan tokoh yang sedang berkuasa. Maka siapa yang sedang memegang pemerintahan biasanya diuntungkan oleh situasi ini," tambah pengamat politik alumni unair ini.

Agar kualitas demokrasi electoral kita semakin bagus dan positif maka kepala desa harus didorong untuk menjadi salah satu penjaga marwah demokrasi langsung agar semakin berkualitas. Kepala desa harus independen dan memahami peran sebagai tokoh pengayom dan menghindarkan diri terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis.

"Saya pikir penting untuk mendorong peran kepala desa menjadi fasilitator demokrasi lokal dan tidak menjadi broker suara. Dengan cara itu demokrasi di tingkat lokal akan bisa berlangsung lebih fair, masyarakat bisa memiliki independensi dalam pilihan dan akan menjadi pemilih politik rasional," paparnya.

Jika peran ini bisa diluruskan dan kepala desa tidak tergoda menjadi broker suara maka kualitas demokrasi lokal di Jatim akan semakin meningkat. Bagaimanapun upaya mobilisasi suara di akar rumput menggunakan simpul ini sangat terbuka dan dalam jangka panjang tentu berbahaya bagi kualitas demokrasi elektoral. Selain itu juga penting mendorong keberadaan kelompok masyarakat kritis dan juga adanya kepala desa watch.

(NS) Laporan: Fahmi Aziz
  1. Info Jatim
KOMENTAR ANDA