1. HOME
  2. KABARE JATIM

DPRD setuju Raperda Perubahan APBD Jatim 2017

"Jadi posisi APBD yang kita lakukan ini sudah betul, sebagai pengungkit kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," kata Pakde Karwo.

Gubernur bersama DPRD tandatangani Raperda Perubahan Anggaran 2017. ©2017 Merdeka.com Editor : Nur Salam | Selasa, 29 Agustus 2017 11:10

Merdeka.com, Jatim - DPRD Provinsi Jatim telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah/Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran (TA) 2017. Dari pandangan kesembilan fraksi-fraksi yang hadir pada rapat paripurna kali ini, semua fraksi dapat menerima dan menyetujui raperda tersebut.

Persetujuan ini kemudian dituangkan dalam penandatanganan keputusan persetujuan bersama terhadap raperda tentang perubahan APBD Provinsi Jatim TA 2017 saat pelaksanaan Sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Senin (28/8).

Dalam sambutannya, Gubernur Jatim, Soekarwo, menyampaikan bila APBD fungsinya adalah stimulus dan pengungkit terhadap pembangunan, bukan pembiayaan. Pemerintah harus mendorong uang masyarakat agar masuk dalam industri jasa keuangan. Sebab berdasarkan pengalaman tahun lalu, dari total APBD yang ada, government spending-nya hanya sebesar 7,8 persen, sisanya uang dari masyarakat.

"Jadi posisi APBD yang kita lakukan ini sudah betul, sebagai pengungkit kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus untuk persiapan APBD 2018 di bidang kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana APBD mampu menyejahterakan masyarakat Jatim," kata Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim.

Pakde Karwo mengatakan, kondisi saat ini uang yang beredar di masyarakat sebesar Rp 500 triliun. Dari jumlah itu hanya Rp 48 triliun yang masuk dalam industri jasa perbankan. Artinya, ada kecenderungan masyarakat tidak memasukkan uangnya di bank. “Kita harus mendorong uang masyarakat di industri jasa keuangan karena yang menjadi permasalahan adalah sedikitnya government spending untuk pembiayaan,” katanya.

Untuk itu keberadaan forum seperti ini, lanjut Pakde Karwo, sangat baik sebagai wadah diskusi untuk melihat seperti apa kondisi kita. "Forum diskusi dan hearing dengan DPRD diperlukan agar lebih tajam," katanya.

Selain pandangan akhir fraksi dan persetujuan raperda perubahan APBD 2017, agenda sidang paripurna kali ini juga membahas tentang laporan kedua pimpinan Komisi B pembahas raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi Jatim Tahun 2017-2032. Serta, pendapat gubernur terhadap raperda inisiatif DPRD tentang pemantauan orang asing dan ormas asing.

(NS) Laporan: Fahmi Aziz
  1. Pemprov Jatim
KOMENTAR ANDA