1. HOME
  2. KABARE JATIM

Angkutan online dan konvensional di Jatim sudah ada titik temu

"Proses ini menggambarkan bahwa antara online dan non online pandangan hidupnya sama, yakni ingin berdampingan secara damai," kata Pakde Karwo.

©2018 Merdeka.com Editor : Nur Salam | Kamis, 04 Januari 2018 14:43

Merdeka.com, Jatim - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pembahasan persoalan antara angkutan sewa khusus (online) dan konvensional (non-online). Setelah tiga kali pembahasan, akhirnya ditentukan angkutan online diwajibkan untuk berizin.

Ini ditandai dengan launching pengoperasian angkutan yang sudah mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan Provinsi Jatim dengan disaksikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo). Jumlah angkutan sewa khusus roda empat yang sudah mendapatkan izin tersebut sebanyak 113 kendaraan. Launching ini dilakukan di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (4/1) pagi.

"Proses ini menggambarkan bahwa antara online dan non online pandangan hidupnya sama, yakni ingin berdampingan secara damai dan saling kompromi mencari titik tengah, ini patut dihargai. Bagaimanapun teknologi adalah hal yang tidak mungkin kita hindari. Jadi peresmian ini sebagai bentuk pemerintah memfasilitasi hal ini," jelasnya

Menurut dia, sikap dan pandangan Pemprov Jatim jelas. Di mana yang besar difasilitasi melalui peraturan, dan yang kecil harus dibantu agar tak kalah dalam pertarungan. Efisiensi adalah tuntutan zaman, tapi yang tidak efisien tak boleh kalah sehingga pemerintah harus membantu untuk memfasilitasi.

Pemerintahan tak bisa membiarkan yang kalah itu mati sehingga bentuk CSR yang diberikan oleh perusahaan angkutan online sebagai bentuk kegotongroyongan dan kepedulian terhadap yang kecil.  Ia mengharapkan, tidak ada lagi yang tidak sependapat karena semua sudah dilibatkan. Terkait pengaturan bagi kendaraan online roda dua, akan diatur lebih lanjut.

Berdasarkan Pergub Jatim nomor: 188/375/KPTS/103/2017, kuota angkutan sewa khusus di Jatim berjumlah 4.445 kendaraan meliputi wilayah Gerbangkertasusila sebanyak 3.000 kendaraan dan Malang Raya sebanyak 225 kendaraan. Pembatasan kuota ini dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan online tersebut agar tidak bangkrut.

"Bila kuota bertambah akan bangkrut, karena demand dan supply tidak sesuai, jadi ini tugas pemerintah untuk mengatur agar kehidupan masyarakat teratur," jelasnya.

Berdasarkan data perkembangan proses izin hingga 3 Januari 2018 di Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, terdapat 9 perusahaan yang telah memperoleh izin dari 31 perusahaan yang mengajukan dengan jumlah persetujuan prinsip terhadap kendaraan sebanyak 2.418 unit kendaraan. Sedangkan yang sudah memperoleh izin operasional sebanyak 113 kendaraan.

Untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus ini dibagi menjadi delapan wilayah sesuai Perda Jatim nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Delapan wilayah ini meliputi Germakertosusila Plus, Malang Raya, Madiun dan sekitarnya, serta Kediri dan sekitarnya. Juga, Probolinggo-Lumajang, Blitar, Jember dan sekitarnya dan Banyuwangi.

Mengenai tarif kendaraan on line ini mengacu pada Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.3244/AJ.801/DJPD/2017 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Sewa Khusus. Dalam peraturan tersebut telah ditentukan besaran tarif angkutan sewa khusus di Jatim adalah Rp 6.000; per km batas atas dan Rp 3.500; per km batas bawah.

(NS) Laporan: Fahmi Aziz
  1. Transportasi
KOMENTAR ANDA